Berita

Pemerintah Kapan Ya Lunasi Klaim RS Covid – 19?

Pemerintah katanya akan melunasi klaim tunggakan rumah sakit rujukan dari Covid – 19 di tahun 2020 pada bulan ini

Dari tunggakan Rp 8 triliun, pemerintah diketahui sudah membayar sebesar Rp 5 triliun dan sisanya akan dilunasi pada Spetember ini.

“Untuk klaim rumah sakit kita harapkan September ini tunggakan 2020 bisa selesai semua. Kita sudah mencairkan sekitar tunggakannya ada Rp 8 triliun, kita sudah cairkan sekitar Rp 5 triliun, mudah-mudahan nanti kita bisa kejar,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin 13 September 2021.

Sedangkan untuk pembayaran klaim rumah sakit di tahun 2021 menurut mereka sudah berjalan dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Nah untuk yang 2021 relatif berjalan dengan cukup baik kecuali ada dispute yang berjalan yang sekarang kita sedang bereskan dengan teman-teman dari BPKP,” tutur Budi.

Selanjutnya untuk tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun 2020, dijelaskannya sudah selesai semua. Lalu insentif 2021 juga sudah berjalan cukup lancar sehingga para nakes bisa bermain judi slot indonesia dengan lancar menggunakan insentif mereka.

“Insentif nakes ini adalah yang anggarannya ada di Kementerian Kesehatan, yaitu tenaga kerja kesehatan yang bekerja di rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit swasta dan juga rumah sakit TNI Polri, bukan yang bekerja di rumah sakit daerah karena memang anggarannya/uangnya sudah di-drop ke pemerintah daerah,” tambahnya.

“Yang kami sebut tunggakan adalah yang layanan sudah lewat dan ditagihkan tahun berikutnya, dari ini kami dapatkan angka BAHV BPJS Kesehatan totalnya Rp12,01 triliun dan BAHV dispute Rp10,07 triliun,” ujarnya dalam Keterangan Pers Update Klaim Rumah Sakit.

Lalu, ia juga sempat merincikan tunggakan itu dari tagihan RS ke BPJS Kesehatan pada 30 – 31 Desember 2020 sebesar 4,15 triliun.

Tagihan itu terdiri dari tagihan yang sudah lolos verifikasi BPJS Kesehatan Rp 1,01 triliun serta tagihan yang mengalami dispute Rp 3,14 triliun.

“Kenapa BAHV BPJS Kesehatan Desember 2020 tidak langsung dibayarkan? Di sini kami terimanya di minggu terakhir yang memang sudah tidak bisa kami proses untuk pembayaran, totalnya Rp1,01 triliun,” ujarnya.

Selanjutnya, tagihan RS di periode Januari sampai April 2021 senilai Rp 5,6 triliun. Rita berkata bahwa Kemenkes belum bisa menyalurkan dana itu karena harus mengantongi kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk taggihan lebih dari Rp 200 miliar.

“Saat itu kami diberitahu kalau ini tidak boleh diproses karena sesuai regulasi kalau ada tunggakan sebesar lebih dari Rp200 miliar, maka ini harus di-review oleh BPKP karena ada regulasi. Dengan demikian, kami setop kami tidak teruskan lagi transfer ke RS setelah 20 April 2021,” jelasnya.

Terakhir, tunggakan berasal dari tagihan 2020 yang masuk dalam batasan waktu (cut off) tagihan per 31 Mei 2021. Terdiri dari Rp5,39 triliun tagihan lolos verifikasi BPJS Kesehatan dan Rp6,93 triliun mengalami dispute.

“BAHV dispute ini masih proses verifikasi tapi kalau BAHV BPJS Kesehatan ini ini tinggal review BPKP, karena RS sudah berikan tagihan ke kami tapi kami tidak bisa langsung transfer ke RS karena kami di sini kerja sama dengan BPKP,” ujarnya.

Anda mungkin juga suka...