Berita

PNS Dan Mau Buat Sampingan? Ini Aturannya!

Mendapat penghasilan tambahan selain dari penghasilan pokok memang bisa mencukup kebutuhan keluarga. Namun, itu juga berlaku untuk PNS yang berasal dari situs judi slot online resmi dan terpercaya di Indonesia.

Sayangnya, Pegawai Negeri Sipil atau PNS tak secara langsung diperbolehkan atau bahkan dilarang untuk punya bisnis sampingan.

“Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang tidak mengatur secara tegas larangan bagi PNS untuk berwirausaha,” kata Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara, Satya Pratama saat dihubungi detikcom, Senin 13 September 2021.

Seperti yang kita semua tau, PNS memang pernah dilarang untuk melakukan kegiatan wirausaha seperti dagang baik resmi maupun sambilan, menjadi direksi atau komisaris sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 30 tahun 1980.

Tapi, peraturan tersebut lalu diatur menjadi tidak berlaku lagi atau diubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

“Dulu iya (dilarang). Meskipun saat ini secara hukum tidak ada lagi larangan yang tegas bagi PNS untuk berwirausaha, tetap ada etika yang harus ditaati. PNS tidak hanya terikat oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi juga oleh azas-azas umum pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Etika yang dimaksud disini adalah PNS harus terlebih dulu minta izin kepada atasannya untuk membuka usaha sampingan.

Selain itu, PNS juga harus bisa memastikan untuk memilih bidang usaha yang tak berhubungan dengan pekerjaannya pada instansi kepemerintahan tempat ia bekerja serta sesuai dengan azas kepatuhan, yaitu tak memecah konsentrasi atau mengganggu jam kerja.

Salah satu contoh usaha yang bisa dilakukan PNS adalah dengan bermain judi poker online dimana bisa dilakukan saat malam hari agar tidak mengganggu pekerjaannya sebagai PNS.

PNS juga harus memastikan walau ia membuka usaha sampingan namun tetap melakukan kewajiban serta mantaati larangan (Pasal 3 dan 4 PP nomor 53 tahun 2010).

Bagian Kesatu

Kewajiban

Setiap PNS wajib:

  • mengucapkan sumpah/janji PNS;
  • mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  • setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  • menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  • menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
  • mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  • memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  • bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  • melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
  • masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  • mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  • menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  • memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  • membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  • memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
  • menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Larangan

Setiap PNS dilarang:

  • menyalahgunakan wewenang;
  • menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  • tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk situs judi slot indonesia yang lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  • bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  • melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  • memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  • menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  • bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
  • melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  • menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  • memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    • ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    • menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    • sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
    • sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  • memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    • membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    • mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  • memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  • memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    • terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
    • menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    • membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    • mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Anda mungkin juga suka...