Berita

Pengusaha Teriak Terjepit PPKM Darurat, Pemerintah Lakukan Ini

Mal atau pusat perbelanjaan harus tutup sementara selama pelaksanaan PPKM Darurat. Penutupan sementara ini sudah berjalan lebih dari sepekan, pengusaha pun mulai merasakan sulitnya mempertahankan pusat perbelanjaan dengan beban biaya pajak dan listrik yang harus tetap dikeluarkan.

Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, untuk membantu masyarakat dan para pengusaha di masa PPKM Darurat ini pemerintah sudah menyiapkan beberapa kebijakan.

“Untuk pengusaha mal, bersama beberapa sektor yang lain sudah ada pembahasan terkait insentif fiskal dan non fiskal, sedang proses di Kemenkeu (Kementerian Keuangan),” ujar Susiwijono dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Kamis 15 Juli 2021.

Ia melanjutkan, selain mal beberapa sektor lain juga diwacanakan akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Di antaranya yaitu sektor transportasi darat (penumpang dan barang), sektor transportasi udara (penerbangan), sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif dan lain-lain.

Bantuan yang direncanakan tersebut akan menambah jenis bantuan yang sudah ada sebelumnya, seperti bantuan untuk masyarakat melalui PKH, Kartu Sembako, BST, bantuan beras, subsidi listrik kartu pra kerja, UMKM dan bantuan insentif fiskal (PPh, PPN, PPnBM) bagi korporasi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Alphonzus Widjaja mengungkapkan kondisi mal atau pusat perbelanjaan semakin memburuk.

Dia mengatakan, para pelaku usaha sudah tak memiliki dana cadangan karena terkuras habis selama tahun 2020 yang mana digunakan hanya sebatas upaya bertahan saja.

“Pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam. Pusat Perbelanjaan harus banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge dikarenakan mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama pemberlakuan PPKM Darurat,” jelasnya.

Kemudian, di sisi lain kewajibannya kepada pemerintah tetap harus dipenuhi. Pusat perbelanjaan, kata dia, harus tetap membayar berbagai pungutan dan pajak atau retribusi yang dibebankan oleh pemerintah meskipun tutup atau beroperasi terbatas.

“(Listrik, gas) meskipun tidak ada pemakaian sekalipun namun harus tetap membayar tagihan karena pemerintah memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. (PBB, pajak reklame) Pemerintah tetap mengharuskan untuk membayar penuh meski pemerintah yang meminta untuk tutup,” ungkapnya.

Koordinator PPKM darurat sekaligus Menko Marves, Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini sudah bergerak melakukan upaya untuk menurunkan laju penularan COVID-19. Ia mengatakan saat ini bukan cuma Luhut, tetapi ada banyak ahli yang menyumbangkan sarannya untuk negara.

“Jadi jangan ada beranggapan bahwa kami tidak bergerak, kami sangat bergerak. Saya ingin sampaikan teman-teman media kita tahu apa yang kita lakukan, sangat tahu, karena bukan si Luhut Pandjaitan, tetapi semua yang kumpul di sini dengan segala macam keahlian mereka sudah memberikan pikiran yang terbaik untuk bangsa dan negara ini,” kata Luhut, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenko Marves, Kamis 15 Juli 2021.

Luhut mengatakan saat ini pemerintah telah menyiapkan skenario penambahan tenaga kesehatan baik dari dokter, perawat dapat dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat yang sudah dalam tahap akhir pendidikan.

“Jadi tenaga kesehatan semua dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat. Kami mobilisasi perawat itu ada 20 ribu lebih yang segera di deploy, mereka di training dulu berapa hari kemudian di pekerjakan,” kata Luhut.

Luhut mengatakan nantinya terkait administrasi tempat istirahat tenaga kesehatan sudah disiapkan oleh pemerintah. Dengan demikian ia menekankan pemerintah sedang menyiapkan mobilitas.

Anda mungkin juga suka...