Berita

Sri Mulyani: Pemda Banyak Program Namun Hasil Belum Jelas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil kinerja pemerintah daerah atau Pemda yang dianggap belum fokus dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya program yang digagas sampai mencapai 29.623 di 2021.

Sri Mulyani mengatakan program yang terlalu banyak itu membuat APBD dibagi-bagi sedemikian kecil tanpa ada hasil yang signifikan.

“Jenis program di daerah itu bisa mencapai jumlahnya 29.623. Kalau program dipecah jadi kegiatan menjadi 263.135. Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer itu seperti ini, pokoknya kecil-kecil semuanya dapat tapi tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu akhirnya menghasilkan output dan outcome,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin 13 September 2021.

Walau banyak program namun pola belanja APBD disebut hanya tertumpu pada triwulan IV sampai mengakibatkan banyak dana yang mengendap di bank atau yang biasa disebut idle cash.

Hal ini pun memicu Sri Mulyani untuk mengadakan ide bagi para pemda untuk aktif bermain judi slot online terpercaya di beberapa situs pilihan pemerintah. Agar kedepannya idle cash tersebut dapat berputar dengan baik dan menghasilkan keuntungan hingga miliaran rupiah, sebab beberapa situs pilihan tersebut memiliki game slot yang adil dan transparan.

Per Juli 2021, Sri Mulyani berkata bahwa dana Pemda yang menganggur di bank ada sebanyak Rp 173,73 triliun.

“Pola belanja APBD yang masih business as usual dan tertumpu di triwulan keempat mendorong terjadinya idle cash di daerah. Pada Juli 2021 ada Rp 173,73 triliun dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan,” ujarnya.

“Harusnya kita harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Situasi ini betul-betul menjadi salah satu yang menjadi concern bersama,” tambahnya.

Walaupun pemerintah pusat sudah melakukan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah sejak 2004, namun tata kelola penyelenggaraan keuangan Pemda masih dianggap belum optimal.

Padahal tujuan diberlakukannya itu karena Pemda dipikir mampu melihat lebih dekat mengenai isu sosial di daerahnya masing – masing.

Pemberian desentralisasi fiskal ditunjukkan untuk memberikan sumber – sumber pendanaan sebagai aspek input kepada daerah agar bisa dikelola secara efisien, adil, selaras, dengan memperhatikan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara itu.

Karena hasilnya belum optimal, maka pemerintah mengajukan Rancangan Undang – Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau RUU HKPD.

Anda mungkin juga suka...